AGUS JOKO PRAMONO NO FURTHER A MYSTERY

agus joko pramono No Further a Mystery

agus joko pramono No Further a Mystery

Blog Article

Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.

Menurut Agus, tes wawancara dilakukan supaya para penguji mengetahui rekam jejak dan pemikiran Capim KPK jika terpilih menjadi pemimpin di lembaga antirasuah itu.

Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.

“For this reason, by auditing the finances, functionality, and another causes to research sure elements, we have been accessing which Command method and risk evaluation from the continued process were being being stalled,” BPK’s deputy chairman, Agus Joko Pramono, said all through an anti-corruption workshop on “Corruption Detection and Avoidance” televised here on Tuesday.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

IDI provides International General public Goods on a number of subject areas relevant to your operate of SAIs. These publications follow a rigorous protocol of high quality assurance and they are freely accessible to all.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan click here redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Karena tugas KPK untuk fokus pada large profile conditions. Sedangkan Polri fokus pada minimal profile scenarios yang juga merata terjadi di mana-mana.

The BPK Vice Chairman gave inputs on the importance of prioritizing choices in coping with The present fiscal condition faced from the UN as afflicted through the pandemic and the necessity to maximize coordination among oversight agencies under the UN to enhance accountability and governance.

With the election on the BPK Vice Chairman given that the Vice-Chair from the UN IAAC, Indonesia can outstand and contribute towards the enhancement plus the facilitation of supervisory cooperation in establishments underneath the UN. In addition, Indonesia can also have a role in ensuring management compliance with the results of supervision and recommendations from other oversight bodies.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan info pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.

”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.

Report this page